PPID BBJT

Profil Singkat Koordinator PPID Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur

Reformasi yang bergulir pada tahun 1998 yang ditandai dengan 3 (tiga) tuntutan yaitu; demokratisasi, tranparasi dan supremasi hukum & HAM, telah membawa perubahan mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan benegara. Konsekuensi dari tuntutan reformasi tersebut salah satu di antaranya adalah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang bertujuan untuk mewujudkan tata

Profil Singkat Koordinator PPID Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur Read More »

RENSTRA

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024. Unduh dokumen:

RENSTRA Read More »

Daftar Informasi Publik

Informasi publik berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.  Daftar informasi publik di Balai Bahasa Provinsi

Daftar Informasi Publik Read More »

Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran

Jika Anda menemukan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, silakan laporakan melalui kanal di bawah ini: Anda tidak perlu khawatir terungkapnya identitas diri Anda karena kami akan merahasiakan identitas diri Anda sebagai pelapor. Kami menghargai informasi yang Anda laporkan dan fokus kami kepada materi informasi yang Anda Laporkan. Hindari orang lain mengetahui

Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran Read More »

Scroll to Top